Sarwo Edhie Wibowo: Pahlawan Nasional 2025, Peran Krusial G30S/PKI

Senin, 10 November 2025 / 14:19 WIB

ILUSTRASI. Sarwo Edhie Wibowo: Jenderal Kopassus, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Sarwo Edhie Wibowo menjadi satu dari sepuluh tokoh bangsa yang menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025).

Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional ini diadakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025.

Sarwo Edhie Wibowo, yang memiliki latar belakang militer, merupakan nama yang diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Peran pentingnya selama perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949 membuatnya layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Gelar pahlawan nasional ini dianugerahkan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan cucu Sarwo Edhie hadir sebagai perwakilan ahli waris.

Profil Sarwo Edhie Wibowo

Nama: Sarwo Edhie Wibowo
Tempat Lahir: Desa Pangenjuru, Purworejo, Jawa Tengah
Tanggal Lahir: 25 Juli 1925
Wafat: 9 November 1989, Jakarta
Pangkat Militer: Jenderal TNI (purnawirawan)
Jabatan Penting: Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang sekarang menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

Latar Belakang Pendidikan dan Karier Militer

Sarwo Edhie berasal dari keluarga terpandang di Purworejo, lebih tepatnya keluarga PNS di era kolonial Belanda. Ayahnya bernama Raden Kartowilogo dan ibunya bernama Raden Ayu Sutini.

Setelah menempuh pendidikan di sekolah dasar HIS, Sarwo Edhie masuk MULO (setara sekolah menengah) dan kemudian memasuki pendidikan militer ketika zaman Jepang. Dirinya juga tercatat sebagai anggota Heiho dan PETA.

Setelah proklamasi, Sarwo Edhie bergabung dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang kemudian menjadi TNI. Dari sinilah peran pentingnya di perjuangan kemerdekaan dimulai.

Beberapa jabatan strategis yang pernah dicicipinya termasuk Komandan Kompi Batalyon V Brigade IX Divisi Diponegoro (1945-1951), Komandan Resimen di Divisi Diponegoro (1951-1953), Wakil Komandan Resimen Taruna Akademi Militer Nasional dan Kepala Staf RPKAD pada akhir 1950-an dan awal tahun 1960-an.

Komandan Kopassus dan Peristiwa G30S/PKI

Sekitar 1964, ia ditunjuk sebagai Komandan RPKAD yang kini menjadi Kopassus. Namanya mulai mendapatkan pengakuan saat memainkan peran krusial dalam penanganan situasi nasional yang sangat kritis selama dan setelah G30S/PKI.

Pada 1 Oktober 1965, Sarwo Edhie sebagai Komandan RPKAD segera bergerak untuk mengambil alih kendali kembali fasilitas penting seperti RRI, Monas, hingga istana.

Ia kemudian memimpin operasi militer dan penangkapan/pemusnahan terhadap pemimpin dan anggota-yang dituduh terkait PKI, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Peran tersebut membuat namanya selalu mendapatkan tempat khusus dalam pembahasan arus Orde Baru, terutama dalam hal pengendalian ideologi dan politik melalui kekuatan militer.

Sejalan dengan itu, kontroversi dan kritik tentang pelanggaran hak asasi manusia serta penggunaan kekuasaan militer dalam skala besar juga akan selalu melekat pada kisahnya.

Setelahnya, Sarwo Edhie diangkat sebagai Panglima Kodam II/Bukit Barisan (1967-1968), kemudian Panglima Kodam XVII/Cenderawasih (1968-1970). Ia juga sempat menjabat sebagai Gubernur AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) periode 1970-1973.

Usai pensiun, Sarwo Edhie mengisi peran pemerintah dan diplomasi. Salah satu peran terakhirnya adalah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.