Rusia Selidiki Bos Telegram Pavel Durov, Upaya Tekan Kebebasan Digital?

Sumber: Reuters | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Ketegangan antara Pemerintah Rusia dan aplikasi pesan instan Telegram mencapai babak baru yang lebih agresif.

Otoritas Rusia secara resmi mengumumkan penyelidikan kriminal terhadap pendiri sekaligus miliarder Telegram, Pavel Durov.

Langkah ini dinilai sebagai upaya Moskow untuk menundukkan platform yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif tersebut di bawah kendali negara.

Penyelidikan ini muncul di tengah ambisi Rusia untuk memperkuat pengawasan digital nasional.

Pemerintah Rusia kini gencar mengarahkan puluhan juta warganya untuk meninggalkan Telegram dan beralih ke aplikasi alternatif besutan negara yang dinamakan MAX.

Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap platform digital yang dianggap tidak kooperatif terhadap kepentingan keamanan Kremlin.

Detail Investigasi: Tuduhan Terorisme dan Ancaman Hybrid

Melansir laporan dari Reuters, pengumuman investigasi terhadap Durov dipublikasikan melalui surat kabar resmi pemerintah, Rossiyskaya Gazeta, pada Selasa, 24 Februari 2026.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa penyelidikan didasarkan pada materi dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

Pavel Durov dituduh terlibat dalam kasus kriminal yang berkaitan dengan bantuan terhadap aktivitas teroris. Berikut adalah poin-poin utama investigasi tersebut:

Pasal Kriminal: Durov diselidiki berdasarkan Bagian 1.1 dari Pasal 205.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia mengenai bantuan terhadap aktivitas teroris.
Alat Ancaman Hybrid: Otoritas Rusia menuduh Telegram telah menjadi alat bagi aliansi militer NATO dan Ukraina untuk melancarkan ancaman terhadap masyarakat Rusia.
Keamanan Nasional: Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Telegram mencatat banyak pelanggaran dan administrasi aplikasi tersebut enggan bekerja sama dengan otoritas terkait.
Pengumpulan Data: FSB mengklaim bahwa badan intelijen Ukraina memanen data dari Telegram, termasuk informasi dari tentara Rusia yang menggunakan aplikasi tersebut di garis depan.

Rusia mulai memperketat kontrol digitalnya dengan membatasi panggilan suara dan video di Telegram, bahkan sempat memblokir aplikasi tersebut secara singkat bagi beberapa pengguna pada awal bulan ini.

Profil Singkat Pavel Durov: Miliarder "Libertarian" yang Kontroversial

Pavel Durov bukan sosok baru dalam konflik melawan sensor pemerintah. Pria berusia 41 tahun yang lahir di Leningrad (sekarang St. Petersburg) ini dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi privasi digital.

Berikut adalah profil singkat perjalanan karir Pavel Durov:

Pendiri VKontakte (VK): Sebelum Telegram, Durov mendirikan VK, media sosial terbesar di Rusia.
Eksodus dari Rusia: Pada 2014, ia meninggalkan Rusia setelah menolak permintaan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform VK. Sejak saat itu, ia berpindah-pindah negara sebelum akhirnya menetap di Uni Emirat Arab (UEA).
Kasus di Prancis: Pada 2024, Durov sempat ditangkap di Bandara Le Bourget, Paris. Intelijen Prancis menuduhnya gagal menyensor konten kriminal di Telegram. Ia diizinkan meninggalkan Prancis pada 2025 namun investigasi masih berlanjut.
Visi Politik: Durov mendeskripsikan dirinya sebagai seorang "libertarian". Ia sering melontarkan kritik keras, termasuk menyebut Uni Eropa bisa berubah menjadi "gulag digital" jika terus menekan kebebasan enkripsi.

Dilansir dari Reuters, kekayaan Durov mencapai miliaran dolar AS yang menempatkan ia sebagai salah satu tokoh teknologi paling berpengaruh di dunia.

Tonton: Ada Peran Intelijen AS di Balik Tewasnya Raja Narkoba Meksiko El Mencho

Upaya Rusia Membangun "Negara Surveilans"

Langkah Moskow menyelidiki Durov dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk menciptakan negara surveilans digital yang canggih, serupa dengan model yang diterapkan di China. Di tahun keempat perang di Ukraina, kontrol informasi menjadi prioritas utama Kremlin.

Pemerintah Rusia berdalih bahwa penindakan terhadap VPN (Virtual Private Networks) dan aplikasi pesan seperti WhatsApp serta Telegram sangat penting demi keamanan.

Mereka mengeklaim adanya ancaman sabotase dari badan intelijen Barat yang mencoba merekrut agen di dalam Rusia.

Pavel Durov sendiri menegaskan bahwa langkah otoritas Rusia tidak akan mengubah arah Telegram.

"Rusia membatasi akses ke Telegram untuk memaksa warga menggunakan aplikasi yang dikendalikan negara demi sensor politik. Telegram tetap berdiri untuk kebebasan dan privasi, apa pun tekanannya," ujar Durov pada 11 Februari lalu, dikutip dari Reuters.