To Lam Jadi Presiden Vietnam, Mantan Gubernur Bank Sentral Terpilih Jadi PM

Sumber: Reuters | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Vietnam resmi memasuki era kepemimpinan baru yang menandai konsolidasi kekuasaan paling kuat dalam beberapa dekade terakhir.

Pada Selasa, 7 April 2026, Majelis Nasional Vietnam secara mutlak memilih Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, sebagai Presiden negara tersebut.

Langkah ini mengukuhkan dominasi Lam yang kini memegang dua jabatan tertinggi sekaligus, sebuah pergeseran dari tradisi kepemimpinan kolektif yang selama ini dianut oleh negara berideologi satu partai tersebut.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, parlemen juga menunjuk Le Minh Hung sebagai Perdana Menteri baru. Kombinasi kepemimpinan ini dipandang sebagai upaya Hanoi untuk mempercepat pengambilan keputusan di tengah ambisi besar mengejar pertumbuhan ekonomi.

Penunjukan Hung, yang memiliki latar belakang di sektor moneter, diharapkan mampu mendukung target pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh partai.

Detail Konsolidasi Kekuasaan To Lam

Sebanyak 495 deputi yang hadir dalam sesi Majelis Nasional memberikan dukungan penuh kepada To Lam. Angka ini menunjukkan soliditas internal partai dalam mendukung kepemimpinan tunggal Lam.

Melansir laporan dari Reuters, To Lam sebelumnya merupakan tokoh kunci di bidang keamanan publik sebelum akhirnya mengamankan posisi sekretaris jenderal pada awal tahun ini.

Dalam pidato pelantikannya yang disiarkan secara nasional, Presiden To Lam menegaskan komitmennya untuk membawa Vietnam ke model pertumbuhan baru.

Model ini tidak lagi hanya mengandalkan manufaktur berbiaya rendah, tetapi bergeser ke arah sains, teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Strategi ini diambil untuk memastikan daya saing Vietnam tetap terjaga di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Meskipun konsolidasi kekuasaan ini dinilai mampu mempercepat implementasi kebijakan, sejumlah analis memberikan catatan.

Mengutip pandangan dari Le Hong Hiep, peneliti senior di ISEAS Yusof Ishak Institute, pemusatan kekuasaan di tangan satu orang dapat meningkatkan risiko otoritarianisme. Namun, di sisi lain, hal ini memungkinkan Vietnam untuk merumuskan serta menerapkan kebijakan secara lebih cepat dan efektif untuk mendukung pertumbuhan.

Penunjukan Le Minh Hung sebagai Perdana Menteri

Penunjukan Le Minh Hung sebagai Perdana Menteri menjadi langkah besar kedua yang diambil parlemen pada hari yang sama.

Pria berusia 55 tahun ini menggantikan posisi Pham Minh Chinh yang telah menjabat selama lima tahun terakhir.

Berikut adalah beberapa poin utama terkait penunjukan Le Minh Hung berdasarkan keterangan resmi:

Latar Belakang Jabatan: Le Minh Hung pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Vietnam pada periode 2016-2020.
Target Pertumbuhan: Dalam pidato pasca pemilihan, Hung berjanji untuk mengejar target ambisius partai, yakni pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10% hingga tahun 2030.
Sektor Prioritas: Fokus utama kabinet baru adalah mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi teknologi.
Kaitan Instansi: Meskipun tidak memiliki latar belakang keamanan pribadi, Hung berasal dari keluarga yang memiliki hubungan erat dengan kementerian keamanan publik.

Fokus Strategis Pemerintah Baru

Struktur kepemimpinan baru ini diprediksi akan tetap memegang teguh prinsip "Diplomasi Bambu" atau Bamboo Diplomacy.

Tonton: BREAKING: Mojtaba Khamenei Kritis! Israel Sebut Pemimpin Iran Tak Sadarkan Diri

Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara kekuatan-kekuatan besar dunia sambil terus memperluas kemitraan internasional. Berikut adalah beberapa fokus strategis yang disebutkan dalam laporan:

Penguatan Peran Negara: Terdapat arahan yang menekankan peran utama Badan Usaha Milik Negara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dukungan Sektor Swasta: To Lam menyatakan dukungan terhadap ekspansi konglomerat swasta untuk memperkuat posisi Vietnam di pasar global.
Keamanan dan Stabilitas: Mempertahankan stabilitas nasional menjadi prioritas utama guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.
Efisiensi Kebijakan: Penyatuan dua peran kunci diharapkan memicu perubahan dalam politik domestik Vietnam di mana pengambilan keputusan menjadi lebih terpusat dan cepat.

Penyatuan dua jabatan utama ini menggeser politik domestik Vietnam ke arah normal baru.

Hal ini membuat asumsi lama mengenai kepemimpinan kolektif di Vietnam tidak lagi berlaku sepenuhnya. Dengan target pertumbuhan yang tinggi, pemerintah baru dituntut untuk mampu merealisasikan visi ekonomi tersebut melalui keahlian teknokratis yang dibawa oleh jajaran kabinet baru.

Kehadiran Le Minh Hung di kursi Perdana Menteri dipandang sebagai upaya untuk menyuntikkan keahlian ekonomi ke dalam lapisan atas administrasi negara.

Transisi ini diharapkan dapat mempercepat langkah Vietnam dalam mencapai target pembangunan jangka panjang dengan tetap mengedepankan stabilitas politik internal di bawah pengawasan Partai Komunis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News