Sosok Presiden dan PM Nepal, Pemimpin yang Kompak Mundur Pasca Demo Besar

Sumber: Reuters | Editor: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - Simak profil Presiden dan PM Nepal yang kompak mundur. Nepal tengah menjadi sorotan dunia internasional setelah dua pucuk pimpinannya, Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli, akibat dinamika politik dan kebijakan kontroversial yang mereka jalankan.

Poudel, yang menjabat sebagai presiden sejak 2023, dikenal sebagai figur simbolis yang menjaga persatuan negara dalam sistem republik. Sementara Oli sebagai perdana menteri justru menghadapi tekanan besar akibat kebijakan represif, terutama pelarangan media sosial yang memicu gelombang protes generasi muda.

Kontroversi ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik dalam negeri, tetapi juga menempatkan Nepal di bawah sorotan global terkait kebebasan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kompak Mundur

KP Sharma Oli mengundurkan diri pada 9 September 2025 setelah gelombang protes besar-besaran di Nepal. Beberapa jam setelahnya, Presiden Ram Chandra Poudel turut mengumumkan pengunduran diri.

Bahkan, kondisi Nepal tercatat per 9 September tanpa adanya pemimpin resmi negara tersebut. Kabar terbaru, pemimpin sementara atau Ad Interim Nepal adalah Ram Sahaya Yadav, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Nepal.

Lalu, seperti apa konfroversi dari pemerintahan Nepal? Cek informasi selengkapnya.

Kontroversi Nepal

Melansir dari Reuters, ada beberapa kontroversi dari pemerintahan Nepal.

1. Pelarangan Media Sosial & Kebebasan Ekspresi

Oli menerapkan larangan terhadap sekitar 26 platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dengan alasan belum mengurus perizinan serta dianggap merugikan kedaulatan negara. Namun, langkah ini justru dipersepsikan sebagai tindakan represif untuk membungkam kritik.

Kebijakan tersebut memicu unjuk rasa besar-besaran, terutama dari generasi muda (Gen Z), yang berujung pada bentrokan dan menelan sedikitnya 19 korban jiwa. Setelah situasi memanas, akses ke media sosial akhirnya dipulihkan.

2. Korupsi & Abai terhadap Akuntabilitas

Masa kepemimpinan Oli diwarnai sejumlah skandal korupsi, mulai dari suap dalam proses penunjukan jabatan, dugaan penyalahgunaan dalam pembelian pesawat untuk maskapai nasional, hingga kasus mafia tanah. S

alah satu yang paling disorot adalah skema pertukaran lahan Giri Bandhu yang dinilai tidak adil. Selain itu, ia juga dituding memiliki pengaruh besar terhadap lembaga anti-korupsi sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3. Penggunaan Perppu/Ordinansi untuk Mengelak Legislatif

Dalam salah satu langkah kontroversialnya, pemerintah Oli mengeluarkan ordinansi untuk mengubah 29 undang-undang sekaligus. Aturan ini membuka celah bagi pelanggaran batas maksimal kepemilikan lahan dan mendorong deregulasi tanpa melalui proses persetujuan parlemen.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai pelemahan supremasi hukum dan upaya untuk memperkuat kekuasaan secara sepihak.

4. Gaya Kepemimpinan Otoriter

Oli kerap disebut menjalankan pemerintahan dengan gaya otoriter. Ia menolak kritik, menjaga kendali penuh atas kekuasaan, bahkan tetap bertahan meskipun menghadapi gesekan politik internal yang membuatnya sempat dikeluarkan oleh faksi lain dalam partainya.

Organisasi hak asasi manusia juga menyoroti retorika dan sikapnya yang provokatif, yang dinilai justru memperburuk ketegangan politik dan sosial di Nepal.

Lalu, seperti apa profil dari PM dan Presiden Nepal? Intip informasi selengkapnya.

Profil Presiden Nepal

Ram Chandra Poudel – Presiden Nepal (2023–2025)

1. Identitas dan karier politik

Ram Chandra Poudel lahir pada 6 Oktober 1944 dan menjabat sebagai Presiden ke-3 Nepal sejak 13 Maret 2023 hingga 9 September 2025. Sang dokter politik ini sebelumnya aktif sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua DPR selama periode demokrasi awal pascarepublik.

2. Peran simbolis dan konstitusional

Berdasarkan Konstitusi Nepal 2015, posisi presiden bersifat seremonial; presiden dipilih melalui electoral college dan memiliki tanggung jawab menjaga persatuan nasional serta proteksi terhadap konstitusi.

Poudel mendapat mandat kuat dari koalisi multiparti saat terpilih, menggantikan Bidya Devi Bhandari.

Masa jabatan Poudel berakhir pada 9 September 2025, dan ia digantikan oleh Wakil Presiden Ram Sahaya Yadav sebagai presiden ad interim.

Profil PM Nepal

KP Sharma Oli merupakan tokoh lama dalam politik Nepal yang mewarisi kepemimpinan Partai Komunis Nepal (UML). Ia kembali menjabat sebagai PM keempat pada 15 Juli 2024 melalui perjanjian koalisi politik, tetapi akhirnya mundur pada 9 September 2025 di tengah gejolak sosial yang besar.

1. Kebijakan kontroversial: pelarangan media sosial

Oli memicu protes nasional setelah menerapkan pembatasan akses ke platform seperti Facebook dan Instagram. Kebijakan ini dianggap meredam kebebasan berekspresi sekaligus sebagai bentuk represif terhadap oposisi maya. Tindakan pemerintah ini memicu aksi protes besar-besaran, terutama oleh Gen Z, yang kemudian berujung pada bentrokan dan menelan 19 korban jiwa.

2. Kekuasaan otoriter dan ketidakpuasan publik

Oli juga dikritik karena dianggap melindungi praktik korupsi dan menjalankan gaya pemerintahan otoriter. Seorang mantan petinggi partainya menudingnya mempengaruhi lembaga anti-korupsi untuk menutup kasus jaksa agung dalam skandal tanah "Lalita Niwas". Selain itu, pemerintahannya banyak dikritik karena gagal menunaikan janji reformasi konstitusional dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, meskipun mendapat mandat mayoritas di DPR.

3. Pengunduran diri dan dampaknya

Gelombang protes yang melibatkan pembakaran kantor pemerintah dan rumah pejabat, termasuk tindakan kekerasan aparat, menandai titik balik pemerintahan Oli. Ia kemudian mengundurkan diri untuk meredam krisis dan menyerahkan kabinet dalam status penjaga (caretaker) yang kewenangannya terbatas.

Itulah informasi terkait profil Presiden dan PM Nepal yang kompak mundur pasca demo besar di wilayah tersebut.

Tonton: Tarif AS Membebani, Tiongkok Desak Perluasan Akses Pasar di ASEAN