Kasus Founder Evergrande, Terancam Kehilangan Hak Bela Diri dalam Gugatan US$ 6 M

Kamis, 05 Februari 2026 / 17:26 WIB

ILUSTRASI. Kasus Founder Evergrande, Terancam Kehilangan Hak Bela Diri dalam Gugatan US$6 Miliar. ( REUTERS/Bobby Yip)

Sumber: The Standard | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan peringatan keras kepada pendiri China Evergrande Group, Hui Ka-yan.

Hakim menetapkan batas waktu hingga 20 Februari 2026 bagi Hui untuk melunasi seluruh biaya litigasi yang tertunggak. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, ia akan kehilangan haknya untuk membela diri dalam gugatan senilai HK$ 46,8 miliar.

Gugatan tersebut diajukan oleh China Evergrande Group yang saat ini sedang dalam proses likuidasi. Perusahaan properti raksasa tersebut berupaya memulihkan dana sekitar HK$ 46,8 miliar atau setara US$ 6 miliar dari mantan jajaran eksekutifnya.

Jika dikonversi menggunakan kurs terbaru sebesar Rp 16.838 per Dolar AS, nilai tuntutan tersebut mencapai angka fantastis yakni Rp 101,02 triliun.

Berdasarkan laporan yang dilansir dari The Standard, Evergrande menuntut pengembalian dividen dan remunerasi yang pernah diterima oleh Hui Ka-yan, mantan istrinya Ding Yumei, mantan CEO Xia Haijun, serta mantan CFO Pan Darong.

Perusahaan yang terlilit utang lebih dari HK$ 2,6 triliun ini sebelumnya telah memperoleh perintah pengadilan untuk membekukan aset global para terdakwa senilai HK$ 60 miliar.

Kronologi Pelanggaran Perintah Pengadilan

Tekanan hukum terhadap Hui Ka-yan terus meningkat sejak tahun lalu. Pada September 2025, pengadilan telah menunjuk likuidator Evergrande sebagai kurator atas aset pribadi Hui setelah ia menolak untuk mengungkapkan rincian properti miliknya di seluruh dunia secara transparan.

Mengutip rincian dari The Standard, berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi dasar keputusan hakim saat ini:

Hui sebelumnya diperintahkan membayar biaya hukum sebesar HK$ 1,2 juta paling lambat pada 4 November 2025.
Hingga melewati tenggat waktu, kewajiban pembayaran tersebut tidak kunjung diselesaikan oleh pihak Hui.
Likuidator kemudian mengajukan permohonan pada Desember 2025 untuk mencekal langkah pembelaan Hui jika tunggakan tersebut belum dilunasi.
Hakim Herbert Au-yeung Ho-wing menyatakan bahwa Hui secara sengaja mengabaikan perintah pengadilan dan terus meminta keringanan tanpa dasar yang kuat.
Pihak kuasa hukum Hui sempat berargumen bahwa kliennya memiliki simpanan sebesar HK$ 20 juta pada firma hukum sebelumnya untuk menutupi biaya legal.

Namun, argumen tersebut ditolak oleh hakim. Pengadilan menemukan bukti bahwa Hui sebenarnya memiliki akses ke dana lain yang dirahasiakan untuk membayar keperluan hukum lainnya, sehingga ia dianggap mampu membayar tunggakan biaya litigasi sebesar HK$ 1,2 juta tersebut.

Tonton: IHSG Terkikis hari ini, 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 5 Februari 2026.

Konsekuensi Hukum dan Batas Waktu Akhir

Hakim Au-yeung menegaskan bahwa pengabaian perintah pengadilan yang dilakukan secara berulang merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

Dalam putusannya, hakim menyebutkan bahwa Hui menghadapi potensi kewajiban penuh atas tuntutan sekitar 43,318 miliar yuan.

Berikut adalah jadwal dan konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong:

Batas Waktu Terakhir: 20 Februari 2026 sebagai tanggal final penyelesaian seluruh biaya hukum.
Masa Pengaturan: Hui diberikan waktu 14 hari untuk mengatur skema pembayaran.
Sanksi Final: Kehilangan hak untuk membela diri (lose right to defend) dalam kasus perdata senilai HK$ 46,8 miliar jika pembayaran gagal dilakukan.

Jika hak bela diri dicabut, maka proses hukum kemungkinan besar akan berpihak pada likuidator, yang berarti aset-aset Hui yang tersisa akan semakin terancam untuk disita demi menutupi utang Evergrande.

Langkah ini menjadi sorotan para investor properti dan perbankan global mengingat besarnya dampak sistemik dari kejatuhan Evergrande terhadap pasar finansial.

Para pelaku pasar kini terus mencermati apakah Hui Ka-yan mampu mencairkan asetnya dalam waktu singkat atau akan membiarkan kasus ini berakhir dengan putusan sepihak (default judgment).

Perkembangan ini menjadi preseden penting dalam upaya pemulihan aset dari perusahaan yang mengalami gagal bayar terbesar di sektor properti China tersebut.